opini diskusi dalem semester 5
Sekolah Rakyat: Sebuah Perdebatan Pendidikan dalam Ruang Imajinasi Akses dan Kesetaraan
Sekolah rakyat hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya memperbaiki masalah yang sudah ada, tetapi juga mencoba membangun sistem pendidikan alternatif yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan sekolah rakyat dibentuk agar menjadi lembaga pendidikan alternatif yang menawarkan kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.
Namun pertanyaannya, apakah sekolah rakyat benar-benar mampu membangun sistem pendidikan yang adil dan merata, atau justru hanya menjadi perbaikan sementara di tengah ketimpangan kualitas lembaga pendidikan yang masih menghadapi persoalan guru, fasilitas, dan akses?
Sekolah rakyat sejatinya menawarkan peluang nyata bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah formal. Melalui lembaga ini, mereka mendapatkan kesempatan belajar sekaligus ijazah yang diakui secara resmi. Sekolah rakyat dirancang untuk menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan inklusif bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, dengan sistem pendidikan yang dibagi menjadi tiga jenjang:
Setiap jenjang dijalankan dengan sistem boarding school yang menanggung kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal hingga konsumsi harian. Pendidiknya direkrut dari lulusan berpengalaman dan bersertifikasi, salah satunya yaitu dari lulusan PPG. Kurikulum yang digunakan bukan sekadar disetarakan, melainkan memang mengacu pada kurikulum sekolah formal berstandar nasional. Selain itu, sekolah rakyat menambahkan fitur Learning Management System (LMS) untuk memperkuat proses pembelajaran agar lebih fleksibel, modern, dan mampu menjangkau kebutuhan belajar siswa secara lebih luas. Seluruh upaya ini dilakukan agar peserta didik tidak hanya memperoleh akses pendidikan, tetapi juga pengalaman belajar yang berkualitas.
Namun, kenyataannya akses masuk ke sekolah rakyat tetap harus melewati seleksi dengan kuota yang terbatas. Meskipun demikian, sekolah rakyat berupaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai latar belakang agar setiap siswa tetap memiliki peluang memperoleh pendidikan, meski melalui jalur yang berbeda. Situasi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan benar-benar tercapai, terutama terkait siapa saja yang dapat diterima di setiap sekolah. Di sisi lain, kualitas pembelajaran dan kurikulum juga belum sepenuhnya merata di semua sekolah rakyat, sehingga berpotensi menimbulkan dualisme pendidikan, satu jalur bagi mereka yang mampu mengakses sekolah formal unggulan, dan satu jalur bagi mereka yang hanya dapat masuk ke sekolah alternatif. Tanpa upaya penyetaraan kualitas yang serius, gagasan kesetaraan pendidikan hanya akan berhenti sebagai wacana, bukan menjadi kenyataan.
Dalam kerangka teori Paulo Freire (1970), menegaskan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan dan memanusiakan, bukan menciptakan bentuk baru pemisahan berdasarkan kelas. Jika sekolah rakyat dipersepsikan sebagai “sekolah untuk orang miskin”, maka risiko segregasi sosial tetap membayangi. Namun, apabila sekolah rakyat mampu menjadi ruang pemberdayaan yang memberi kesempatan hidup layak tanpa stigma, maka perannya selaras dengan gagasan pendidikan pembebasan Freire. Pendidikan harus mendorong kesadaran kritis, membantu siswa memahami realitas sosialnya, mengembangkan potensi diri, dan terlibat aktif dalam perubahan lingkungan. Dengan demikian, sekolah rakyat tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi juga wahana transformasi sosial yang benar-benar memberdayakan anak melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan memang tidak hanya soal jumlah sekolah, tetapi mutu dan distribusi layanan. Dalam penelitian Sofwan & Yanuarti (2021) menemukan bahwa pemerataan guru dan fasilitas masih menjadi persoalan utama di wilayah-wilayah miskin. Temuan serupa muncul dalam kajian Nurkholis (2013) bahwa akses pendidikan dasar bagi keluarga miskin sering terhambat oleh faktor biaya tidak langsung seperti transportasi dan kebutuhan hidup lainnya. Artinya, meskipun sekolah formal tersedia, mereka tetap tidak terjangkau oleh kelompok yang lemah.
Di titik inilah sekolah rakyat mengambil peran penting dalam menutup kesenjangan yang tidak mampu dijangkau sekolah formal. Seperti memberikan makan, tempat tinggal, serta pendampingan bagi anak yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun kesulitan. Kehadirannya menjadi solusi konkret bagi kelompok paling terpinggirkan, sekaligus berpotensi menurunkan angka kemiskinan karena pendidikan berkualitas yang didukung pemenuhan kebutuhan dasar memungkinkan mobilitas sosial yang lebih tinggi.
Sekolah rakyat sejatinya menawarkan peluang nyata bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah formal. Melalui lembaga ini, mereka mendapatkan kesempatan belajar sekaligus ijazah yang diakui secara resmi. Sekolah rakyat dirancang untuk menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan inklusif bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, dengan sistem pendidikan yang dibagi menjadi tiga jenjang:
- K-1, yaitu jenjang pendidikan awal yang berfungsi sebagai tahap fondasi bagi perkembangan kognitif, sosial, dan literasi dasar peserta didik.
- K-2, yaitu jenjang yang setara dengan pendidikan dasar, dengan penekanan pada penguatan kemampuan literasi, numerasi, serta keterampilan belajar fundamental.
- K-3, yaitu jenjang lanjutan yang mengarahkan peserta didik pada persiapan akademik maupun vokasional sesuai kebutuhan dan potensi perkembangan mereka.
Namun, kenyataannya akses masuk ke sekolah rakyat tetap harus melewati seleksi dengan kuota yang terbatas. Meskipun demikian, sekolah rakyat berupaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai latar belakang agar setiap siswa tetap memiliki peluang memperoleh pendidikan, meski melalui jalur yang berbeda. Situasi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan benar-benar tercapai, terutama terkait siapa saja yang dapat diterima di setiap sekolah. Di sisi lain, kualitas pembelajaran dan kurikulum juga belum sepenuhnya merata di semua sekolah rakyat, sehingga berpotensi menimbulkan dualisme pendidikan, satu jalur bagi mereka yang mampu mengakses sekolah formal unggulan, dan satu jalur bagi mereka yang hanya dapat masuk ke sekolah alternatif. Tanpa upaya penyetaraan kualitas yang serius, gagasan kesetaraan pendidikan hanya akan berhenti sebagai wacana, bukan menjadi kenyataan.
Dalam kerangka teori Paulo Freire (1970), menegaskan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan dan memanusiakan, bukan menciptakan bentuk baru pemisahan berdasarkan kelas. Jika sekolah rakyat dipersepsikan sebagai “sekolah untuk orang miskin”, maka risiko segregasi sosial tetap membayangi. Namun, apabila sekolah rakyat mampu menjadi ruang pemberdayaan yang memberi kesempatan hidup layak tanpa stigma, maka perannya selaras dengan gagasan pendidikan pembebasan Freire. Pendidikan harus mendorong kesadaran kritis, membantu siswa memahami realitas sosialnya, mengembangkan potensi diri, dan terlibat aktif dalam perubahan lingkungan. Dengan demikian, sekolah rakyat tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi juga wahana transformasi sosial yang benar-benar memberdayakan anak melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan memang tidak hanya soal jumlah sekolah, tetapi mutu dan distribusi layanan. Dalam penelitian Sofwan & Yanuarti (2021) menemukan bahwa pemerataan guru dan fasilitas masih menjadi persoalan utama di wilayah-wilayah miskin. Temuan serupa muncul dalam kajian Nurkholis (2013) bahwa akses pendidikan dasar bagi keluarga miskin sering terhambat oleh faktor biaya tidak langsung seperti transportasi dan kebutuhan hidup lainnya. Artinya, meskipun sekolah formal tersedia, mereka tetap tidak terjangkau oleh kelompok yang lemah.
Di titik inilah sekolah rakyat mengambil peran penting dalam menutup kesenjangan yang tidak mampu dijangkau sekolah formal. Seperti memberikan makan, tempat tinggal, serta pendampingan bagi anak yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun kesulitan. Kehadirannya menjadi solusi konkret bagi kelompok paling terpinggirkan, sekaligus berpotensi menurunkan angka kemiskinan karena pendidikan berkualitas yang didukung pemenuhan kebutuhan dasar memungkinkan mobilitas sosial yang lebih tinggi.
Namun demikian, sekolah rakyat sebaiknya tidak menjadi satu-satunya fokus dalam upaya memperluas akses pendidikan. Program ini perlu didukung, tetapi perbaikan sekolah formal lainnya juga harus tetap menjadi prioritas utama, melalui peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas, dan integrasi antar jenis lembaga pendidikan, agar sistem pendidikan secara keseluruhan menjadi lebih adil dan merata. Pendidikan adalah soal akses, dan akses yang terbuka harus dimaksimalkan secara menyeluruh agar ketimpangan tidak terus berulang.
Dengan demikian, sekolah rakyat dapat dipandang sebagai sebuah solusi awal yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan pendidikan di Indonesia. Sekolah rakyat mampu membuka jalan bagi keadilan pendidikan, sekaligus mengingatkan bahwa negara masih memiliki tugas besar dalam membangun sistem yang benar-benar setara.
Sekolah rakyat hanya akan benar-benar menjadi solusi bila dikelola dengan sungguh-sungguh dan berjalan seiring dengan perbaikan sekolah formal di seluruh daerah. Jika tidak, upaya baik ini bisa berubah menjadi ilusi yang tidak menyentuh akar ketimpangan. Pendidikan adalah hak, dan membuka akses seluas-luasnya adalah tanggung jawab bersama. Sekolah rakyat telah mengambil peran penting, tetapi sistem pendidikan nasional tetap bertanggung jawab untuk memastikan keadilan pendidikan benar-benar dirasakan oleh semua anak Indonesia.